Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran Kualitas Tertinggi, Infrastruktur 95% Sukses Dibangun Kondisi Mantap, Pengangguran Terendah di Jawa Barat

PANGANDARAN JAWA BARAT - Walaupun Kabupaten Pangandaran Daerah Otonomi Baru, namun berdasarkan  OMBUDSMAN: Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran mendapatkan predikat Kualitas Tertinggi dan Infrastruktur telah 95% sukses dibangun dengan Kondisi mantap dan tingkat pengangguran terendah di Jawa Barat. Itu semua berdasarkan data yang dihimpun dari Bapeda Kabupaten Pangandaran, 15 April 2024.

Di periode pertama tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Pangandaran, pasangan Jeje Wiradinatan dan Adang Hadari, secara utuh melaksanakan visi “Pangandaran
Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa” yang mana dapat dimaknai sebagai konsep dan strategi pembangunan kekinian yang ditransformasikan menjadi konsep pembangunan kabupaten pangandaran sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah.

Baca juga: Kemendagri Dorong Komitmen Daerah Melalui Rencana Aksi PPSI 2023-2025

Wisata berkelas dunia dimaknai sebagai kabupaten yang sumber daya wisatanya bisa  mendunia, mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita bersama.

Untuk mendukung pencapaian visi ini,
maka dibuatlah 6 (enam) misi yang berhasil dijalankan bersama sejumlah strategi kebijakan lainnya.

Baca juga: Bupati Jeje Dapat Kueh Ultah Saat Rakor Persiapan Pemilu 2024

Selalanjutnya, diperiode ke dua sejak 26 Februari  2021 pasangan Bupati Jeje Wiradinata dan Ujang Endin Indrawan, pada aspek pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten pangandaran tahun 2023 telah ditetapkan tepat waktu, yangmana 
Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan yakni DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan pada tahun 2023, penerimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan
sebesar Rp 215, 022 milyard, terealisasi sebesar Rp 209, 927 milyard atau 97, 63%.

Baca juga: Pengelolaan Perhutanan Sosial Perlu Pendekatan Tematik Multisektor

Kenaikan pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu upaya dari kebijakan pemerintah kabupaten pangandaran yaitu dengan membentuk perangkat daerah baru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di awal tahun 2022.

Kenaikan pendapatan ini terus diupayakan dan dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi terkini yang diterapkan oleh Bapenda terhadap objek pajak.

Baca juga: Kemendagri Dorong Percepatan Transformasi Digital melalui Penerbitan SE Mendagri

Selanjutnya, belanja daerah pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1, 7 triliun dan dapat direalisasikan Rp1, 2 triliun atau mencapai 67, 69%.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah mengacu pada indikator kinerja makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2023, antara lain : berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13, 163 t dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan 12 Sertipikat Tanah Milik Masyarakat Door to door di Kelurahan Jahab Kutai Kartanegara

Sedangkan pada tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku masih belum tersedia dan akan tersedia pada bulan April 2024 .

Selanjutnya, kabupaten pangandaran mengalami penurunan angka kemiskinan diangka - 3, 65% yaitu di tahun 2022 bernilai 9, 32 menjadi 8, 98 di tahun 2023.
Ini merupakan salah satu konsen
kita bersama untuk membangun masyarakat pangandaran yang lebih sejahtera.

Kemudian, persentase rekapitulasi penyerapan anggaran dari perangkat daerah kabupaten pangandaran yaitu diangka 66, 34?ngan target anggaran sebesar Rp 1, 4 triliun dan realisasi anggaran sebesa Rp 943, 2 milyard. (data keuangan belum diaudit).

Berbagai inovasi juga terus dilakukan antara lain di sektor pelayanan publik yaitu dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi dan terus bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya yang mana telah membantu mempercepat proses pelayanan publik masyarakat pangandaran.

Selanjutnya, tema pembangunan tahun 2025 adalah peningkatan daya saing daerah
“ Setelah infrastruktur dasar, setelah ekonomi dan sebagainya hal-hal yang mendasar maka kita tingkatkan sekarang kualitasnya yang disebut dengan peningkatan daya saing, Potensi ini dimaksimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan, kemandirian, kesinambungan dan sebagainya

Baca juga: Daerah Memiliki Peran Strategis dalam Implementasi Reformasi Energi di Indonesia

Daya saing daerah adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Daya saing daerah Juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.
“ Prioritas ada 6 aspek, infrastruktur dasar sudah bagus sudah selesai semua tinggal meningkatkan daya saing. Artinya seluruh potensi yang dimiliki baik SDM, infrastruktur dan sebagainya memiliki daya saing yang tinggi.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Kabupaten Pangandaran dari tahun ketahun yaitu: 67, 4 (thn 2018), 68, 21 (thn 2019), 68, 06 (thn 2020), 68, 28 (thn 2021), 69, 03 (thn 2022) dan 70, 57 (thn 2023), untuk laju pertumbuhan ekonomi berada di 5, 03.
Tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 merupakan yang terendah di jawa barat yaitu 1, 5.

Berbagai capain Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal pelayanan Publik Tahun 2023 diantaranya : .. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten 2023 dari lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik OMBUDSMAN : 88, 28 (Zona Hijau dengan Kategori A - Kualitas Tertinggi).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan :4, 24 (A-), Dinsospmd: 3, 36 (B), RSUD: 4, 36 (A-).
 
Masih dari lembaga OMBUDSMAN Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Puskesmas Cikembulan: 94.66 (Kualitas Tertinggi), di Puskesmas Pangandaran: 94.53 (Kualitas Tertinggi), Dinas kependudukan dan catatan spil: 89, 57 (Kualitas Tertinggi), - Dinas Kesehatan: 88, 45 Kualitas Tertinggi, DPMPTSP: 87, 99 (Kualitas Tinggi), Dinas Pendidikan: 83, 13 (Kualitas Tinggi)

Masih di tahun 2023 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik (SPBE) yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kabupaten pangandaran mendapatkan skor 3, 53 (predikat sangat baik).
Sedangkan untuk infrastruktur jalan kabupaten yang belum diselesaikan sampai tahun 2023, hanya tinggal beberapa persen saja, dalam hal ini pemerintah kabupaten pangandaran sangat konsen dalam upaya peningkatan jalan dengan kondisi mantap sebagai penunjang konektivitas dan pembangunan wilayah.

Dalam bidang kesehatan diantaranya Tahun 2020 diresmikan RSUD Pandega dan saat ini telah mendapatkan predikat Paripurna.

Baca juga: Saiful Chaniago: Keutamaan Masyarakat Adat dan Desa dalam Pembangunan Nasional

Sampai dengan tahun 2023 telah dibangun 15 Puskesmas dengan standar yang bagus stara hotel bintang tiga, 14 Puskesmas telah mendapatkan predikat  paripurna.
- Dibidang pendidikan diantaranya pembangunan kelas baru jenjang PAUD jumlah total ruang 136, jenjang SD jumlah total ruang 2.200, jenjang SMP jumlah total ruang  1.189.

- Dalam bidang pariwisata penataan seluruh destinasi, pembangunan jalan dan jembatan lintas pesisir, pembangunan ruang terbuka hijau/penataan taman, event dan promosi.* (Anton AS)